DPRD ingin memastikan bahwa proses penyelesaian persoalan itu memiliki dasar dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Pihak PUPR sudah menyampaikan bahwa prosesnya telah dilakukan sejak 2022 melalui pelaksanaan survei dan dikoordinasikan dengan BPKAD,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Nilai kompensasi yang dibahas dalam persoalan tersebut diperkirakan mencapai Rp500 juta.
Namun, penyelesaian pembayaran kepada warga masih menjadi perhatian DPRD, terutama terkait sisa kewajiban yang perlu dituntaskan setelah adanya pembayaran awal dari pihak kontraktor.
Ronal menyebut kontraktor sebelumnya telah menyampaikan pembayaran sekitar Rp200 juta.
Meski demikian, ia belum memiliki rincian mengenai nominal yang menjadi hak setiap warga terdampak.
“Saya belum mengetahui secara terperinci besaran kompensasi yang akan diterima masing-masing warga,” katanya.





