MEGAPOLITIK.COM - DPRD Kota Samarinda menindaklanjuti keluhan pedagang Teras Samarinda melalui rapat audiensi dengan Persatuan UMKM Berdaya (PUMKMB) di Ruang Rapat Utama Lantai 2 gedung DPRD.
Pertemuan ini membahas penghentian kegiatan berdagang yang dinilai merugikan pelaku usaha mikro.
Persoalan tersebut bermula dari penertiban lapak saat kegiatan yang berlangsung pada 27 September 2026.
Para pedagang kemudian menyampaikan pengaduan resmi karena aktivitas usaha mereka dihentikan, padahal sebagian di antaranya telah memiliki perjanjian sewa dengan pihak pengelola kawasan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari para pedagang mengenai penertiban yang dilakukan pada 26 September 2026.
Laporan itu menjadi dasar bagi DPRD untuk menelusuri prosedur pengambilan keputusan yang berujung pada pembongkaran tenda dagangan.
Dari informasi awal yang dihimpun, pembongkaran tersebut diduga berawal dari arahan lisan Asisten II Pemerintah Kota Samarinda.
Belum adanya kejelasan mengenai landasan tertulis kebijakan itu pun menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan dalam audiensi.
“Segala sesuatu mereka lakukan ‘kan ada dasar hukumnya,” ujar Iswandi.
Ia menilai pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah harus memiliki pijakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.





