“Ini ‘kan berarti ada yang tidak benar secara administratif,” jelas Iswandi.
Komisi II DPRD Kota Samarinda pun memandang penyelesaian persoalan Teras Samarinda membutuhkan keterlibatan seluruh pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
Klarifikasi dari pemerintah kota, pengelola kawasan, dinas terkait, dan perwakilan pedagang diperlukan agar duduk perkara dapat diketahui secara menyeluruh.
Penataan kawasan publik, menurut arah pembahasan tersebut, perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga kegiatan ekonomi masyarakat.
Penertiban tidak semestinya mengesampingkan kepentingan pelaku usaha mikro yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di Teras Samarinda.
Untuk memperjelas persoalan dan merumuskan langkah penyelesaian, DPRD Kota Samarinda telah menyiapkan rapat lanjutan dengan menghadirkan Asisten II Pemkot Samarinda, Direktur Utama Perumda Varia Niaga, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, serta unsur asosiasi pedagang.
Agenda berikutnya diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.
Selain mencari penyelesaian atas kerugian yang dialami pedagang, pertemuan itu juga menjadi langkah untuk memperjelas dasar administratif penertiban serta menjamin kepastian bagi pelaku UMKM yang berusaha di kawasan Teras Samarinda. (adv)





