Sabtu, 21 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

Penertiban UMKM Teras Samarinda Berujung Aduan Pedagang, DPRD Samarinda Cari Kejelasan Dasar Hukumnya

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:26

DPRD - Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi/ Foto: IST

Ketentuan tersebut dinilai penting agar setiap tindakan administratif tidak menimbulkan persoalan baru, terlebih ketika berdampak langsung terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi mereka.

Di sisi lain, posisi para pedagang menjadi sulit karena mereka mengaku telah memenuhi ketentuan penyewaan lapak melalui Perumda Varia Niaga sebagai pengelola kawasan. 

Adanya perjanjian tersebut membuat penghentian kegiatan berdagang tanpa penjelasan administratif yang memadai menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hak para penyewa.

Dalam pembahasan bersama PUMKMB, Iswandi kembali menyoroti mekanisme penerbitan instruksi penertiban. 

Ia menyebut arahan yang menjadi dasar tindakan di lapangan tidak dituangkan dalam dokumen resmi, melainkan disampaikan secara lisan oleh Asisten II Setda Kota Samarinda.

“Tadi disebutkan bahwa instruksi tersebut hanya berupa lisan,” terang Iswandi. 

Kondisi tersebut berdampak terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. 

Mereka mengaku mengalami kerugian karena kegiatan berjualan terhenti setelah prosedur sewa ditempuh melalui jalur resmi. 

Sementara itu, alternatif pemindahan lokasi yang dapat menjadi jalan keluar bagi pelaku UMKM juga belum memberikan kepastian.

Iswandi menilai persoalan tersebut perlu ditinjau dari sisi tata kelola pemerintahan agar tindakan penertiban tidak mengabaikan prosedur yang semestinya dijalankan.

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink