Perpol 10/2025 ini menjadi pedoman internal Polri dalam mengatur mutasi, penempatan, serta pengendalian personel polisi yang ditugaskan di luar struktur kepolisian.

Dalam Perpol 10/2025, Polri secara eksplisit mencantumkan 17 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif, yaitu:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (termasuk Imigrasi dan Pemasyarakatan)
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Kementerian Perhubungan
7. Kementerian Kehutanan
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
9. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
10. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
11. Komisi Pemberantasan Korupsi
12. Badan Narkotika Nasional
13. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
14. Badan Intelijen Negara
15. Badan Siber dan Sandi Negara
16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
17. Lembaga Ketahanan Nasional

Polri menyatakan bahwa penempatan polisi aktif di instansi di atas dilakukan berdasarkan permintaan pejabat pembina kepegawaian di masing-masing K/L dan persetujuan Kapolri.

Personel yang ditempatkan juga akan dimutasi di internal Polri menjadi perwira tinggi atau menengah sesuai dengan tugasnya di instansi sipil.

Polisi Aktif yang Saat Ini Menjabat Pejabat Publik

Sejumlah anggota Polisi aktif tercatat saat ini menduduki jabatan publik di kementerian dan lembaga sipil, antara lain:

1. Brigadir Jenderal Pol Yuldi Yusman sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
2. Komisaris Besar Pol Jamaludin sebagai pejabat di Kementerian Haji dan Umrah
3. Brigadir Jenderal Pol Rahmadi sebagai Staf Ahli di Kementerian Kehutanan
4. Brigadir Jenderal Pol Edi Mardianto sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri
5. Komisaris Jenderal Pol I Ketut Suardana sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pro dan Kontra Putusan Perpol vs Putusan MK

Penerbitan Perpol 10/2025 memicu perdebatan tajam.