Sebelum pengangkatan tersebut, Idham menjabat sebagai Kabareskrim Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen).
Presiden Joko Widodo kemudian melantiknya sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 1 November 2019.
Pelantikan tersebut dilakukan setelah pencalonannya memperoleh persetujuan DPR RI melalui rapat paripurna pada 31 Oktober 2019.
Dengan pengangkatan tersebut, pangkat Idham Azis dinaikkan menjadi Jenderal Polisi.
Ia memimpin Polri hingga Januari 2021.
Setelah itu, jabatan Kapolri diserahkan kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Idham Azis Masuk Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo 2025
Setelah purnatugas sebagai Kapolri, Idham Azis kembali mendapatkan kepercayaan dalam agenda pembenahan institusi kepolisian.
Pada 7 November 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
Idham Azis menjadi salah satu dari 10 tokoh yang ditunjuk sebagai anggota komisi tersebut.
Pengangkatan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Komisi tersebut dipimpin Jimly Asshiddiqie sebagai ketua merangkap anggota.
Selain Idham Azis, sejumlah tokoh lain yang masuk dalam keanggotaan komisi tersebut antara lain Ahmad Dofiri, Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, dan Badrodin Haiti.
Pembentukan komisi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat reformasi Polri melalui evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Keterlibatan Idham Azis dalam komisi tersebut tidak terlepas dari pengalamannya sebagai mantan Kapolri.
Benarkah Idham Azis Ditangkap dan Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo?
Kabar mengenai penangkapan Idham Azis menjadi salah satu informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial pada November 2026.
Dalam informasi yang beredar, mantan Kapolri tersebut disebut sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.





