Namun, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin telah membantah kabar tersebut.
Pada Minggu, 8 November 2026, Asep menegaskan bahwa informasi mengenai penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Idham Azis serta Tito Karnavian tidak benar.
"Infonya tidak benar," tegas Asep saat dikonfirmasi mengenai kabar yang beredar.
Dengan demikian, kabar yang menyebut Idham Azis ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo telah dibantah oleh Bareskrim Polri.
Masyarakat perlu membedakan antara informasi yang beredar di media sosial dengan keterangan resmi aparat penegak hukum.
Siapa Saja yang Menjadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden?
Di tengah beredarnya kabar mengenai Idham Azis dan Tito Karnavian, perkembangan perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo juga menjadi perhatian publik.
Berdasarkan pengumuman perkembangan perkara yang diberitakan pada 8 November 2026, empat nama yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka adalah:
- Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
- Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
- Irjen Pol Slamet Uliandi.
Nama Idham Azis dan Tito Karnavian tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Perlu ditegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan status hukum yang harus didasarkan pada proses penyidikan dan keterangan resmi penyidik.
Karena itu, kabar mengenai keterlibatan pihak lain tidak seharusnya langsung dianggap sebagai fakta tanpa konfirmasi dari aparat berwenang.
Rekam Jejak Idham Azis dan Fakta Bantahan Kasus Penyadapan
Idham Azis merupakan mantan Kapolri yang memiliki pengalaman panjang dalam institusi kepolisian. Ia mencapai jabatan tertinggi di Polri pada 2019 dan mengakhiri masa tugasnya pada 2021.
Pada 2025, ia kembali dipercaya menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, kabar yang mengaitkan dirinya dengan penangkapan dan penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo telah dibantah Kabareskrim Polri.
Dengan demikian, penting untuk mengacu pada keterangan aparat penegak hukum dan dokumen resmi pemerintah dalam mengikuti perkembangan perkara tersebut, bukan hanya informasi yang beredar di media sosial. (tan/pra)





