Pada Oktober 2025, ia dipercaya menjadi Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
Pada periode tersebut, pangkatnya naik menjadi Brigadir Jenderal atau jenderal bintang satu.
Kenaikan pangkat itu menjadikannya salah satu lulusan Akpol 2002 yang lebih dahulu mencapai pangkat jenderal.
Karier Ahrie berlanjut pada Oktober 2026. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuknya sebagai Kepala Divisi Hukum Polri pada 2 Oktober 2026.
Bersamaan dengan penugasan tersebut, Ahrie menyandang pangkat Inspektur Jenderal atau jenderal bintang dua.
Ahrie Sonta Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden
Perjalanan karier Ahrie kemudian menghadapi perkembangan baru setelah Bareskrim Polri menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.
Penetapan tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Ahrie ditetapkan sebagai tersangka bersama Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga terdapat tindakan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pihak lainnya.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Sasaran yang disebut dalam penyidikan tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Dalam perkara tersebut, penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik.
Ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penetapan tersangka menjadi babak baru dalam perjalanan Ahrie Sonta di institusi kepolisian.
Perwira yang pernah terlibat dalam operasi pemberantasan narkotika, penangkapan buronan korupsi, hingga menjadi ajudan presiden itu kini harus menghadapi proses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan. (sal/sal)





