Meski mendukung keputusan tersebut, Yani mengingatkan agar persoalan vape juga dilihat dari sisi ekonomi masyarakat. Sebab, terdapat pelaku usaha yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan rokok elektrik.
Menurutnya, apabila perdagangan vape nantinya mengalami pembatasan, pemerintah daerah perlu memikirkan langkah pendampingan bagi para pedagang agar dapat beralih ke sektor usaha lain.
Ia berharap pemerintah membuka peluang usaha alternatif yang lebih produktif sehingga masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan.
"Kami harap ini ada pekerjaan lain yang produktif. Pemerintah juga ikut andil, misalnya bagaimana ada usaha lain yang lebih baik selain daripada jual atau berdagang," ucapnya.
Yani menegaskan, sosialisasi fatwa MUI perlu berjalan beriringan dengan upaya menyiapkan solusi ekonomi.
Dengan demikian, pelaku usaha yang terdampak tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi melalui bidang usaha lainnya. (adv)





