Sabtu, 21 November 2026

Surat Keterangan Penyeteraan Pendidikan Wapres Gibran Rakabumng Raka Dicabut, Apa Dampaknya?

Implikasi Pembatalan Legalitas Formal Ijazah oleh MA

Senin, 2 November 2026 - 17:45

BERJALAN - GIbran saat Upacara Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025)/ X @KedaiPenaCom

MEGAPOLITIK.COM - Polemik mengenai keabsahan dokumen akademik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak baru yang krusial bagi ketatanegaraan Indonesia.

Melalui Putusan Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang disahkan pada akhir Oktober 2026, Mahkamah Agung resmi mengabulkan gugatan kasasi tata usaha negara dan membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri miliknya.

Keputusan hukum tertinggi di ranah pemerintahan negara ini langsung memicu kebekuan di kalangan ahli hukum dan politikus.

Publik kini mempertanyakan kelanjutan nasib kepemimpinan nasional setelah dokumen syarat minimal pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah.

Gugatan Administrasi yang Membatalkan Syarat Ijazah

Pembatalan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/D1/KS/2019 oleh Mahkamah Agung menjadi preseden berat dalam sejarah hukum tata usaha negara di Indonesia.

Gugatan kasasi yang diterbitkan oleh seorang advokat bernama Subhan Palal ini menyasar langsung keabsahan dokumen formal yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan.

Dokumen penyetaraan tersebut awalnya diterbitkan sebagai kelengkapan berkas guna membuktikan bahwa Gibran telah menempuh jalur akademis yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dari institusi luar negeri tempat belajar.

Populer
recommended
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink