Sabtu, 21 November 2026

Surat Keterangan Penyeteraan Pendidikan Wapres Gibran Rakabumng Raka Dicabut, Apa Dampaknya?

Implikasi Pembatalan Legalitas Formal Ijazah oleh MA

Senin, 2 November 2026 - 17:45

BERJALAN - GIbran saat Upacara Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025)/ X @KedaiPenaCom

Konstitusi memberikan mandat absolut kepada Mahkamah Agung untuk menguji keabsahan produk hukum administratif badan pemerintahan.

Di sisi lain, wewenang absolut untuk memutus keabsahan perolehan suara, perselisihan hasil pemilihan umum, hingga isu diskualifikasi peserta pilpres berada sepenuhnya di bawah otoritas Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C UUD 1945.

Sebelum putusan MA ini bergulir, Mahkamah Konstitusi dalam persidangan sengketa hasil pemilu terdahulu sudah menetapkan sengketa tersebut dan menilai kekurangan berkas formal di tingkat KPU tidak bisa dijadikan landasan yuridis untuk membatalkan keterpilihan paslon yang telah dilantik secara sah.

Perbedaan fokus peradilan ini melahirkan dualisme pandangan di ruang publik: secara hukum administrasi Gibran kehilangan status penyetaraan ijazah SMA-nya, namun secara hukum tata negara kedudukannya dilindungi oleh sifat putusan MK yang final dan mengikat.

Krisis legitimasi moral dan politik ini kini memicu perdebatan panjang di parlemen mengenai perlu tidaknya penggunaan instrumen pengawasan politik lanjutan akibat dari ketidakabsahan dokumen prasyarat tersebut.(jay/pra)

Populer
recommended
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink