Melalui putusan ini, Majelis Hakim Agung Kasasi yang dipimpin oleh Yulius menyatakan dengan tegas bahwa produk tata usaha negara tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Berdasarkan aturan hukum tata pemerintahan, status "batal demi hukum" berarti surat keterangan yang dianggap tidak pernah ada secara hukum sejak awal diterbitkan.
Hilangnya dokumen dasar ini secara langsung mengejutkan prasyarat administrasi pendaftaran masa lampau, mengingat ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara imperatif mewajibkan setiap calon presiden maupun wakil presiden minimal lulus jenjang SMA atau sekolah sederajat lainnya.
Dampak administratif ini menimbulkan polemik serius mengenai bagaimana sebuah ketetapan pemilu dapat berdiri ketika yayasan administrasi yang menyokongnya sejak pendaftaran kini resmi runtuh akibat vonis kasasi pemilu tertinggi.
Dualisme Hukum dan Status Konstitusional Wapres
Meskipun Mahkamah Agung telah membatalkan dokumen administratif tersebut, putusan hukum tata usaha negara ini tidak secara otomatis serta-merta menggugurkan posisi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Kondisi ini terjadi karena adanya batas pemisahan wewenang yudisial yang sangat ketat di dalam sistem konstitusi Indonesia.





