Dalam RDP sebelumnya, sejumlah catatan kritis muncul, seperti keterlambatan informasi penyaluran DBH, perbedaan data, dan permintaan peningkatan transparansi dari pemerintah pusat.

Mengingat kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat turunnya Transfer ke Daerah (TKD), kepastian terkait DBH dianggap semakin mendesak.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), mengakui belum menerima laporan resmi soal koordinasi DBH masyarakat adat.

Menurutnya, upaya mengawal DBH tetap berjalan melalui komunikasi fraksi-fraksi DPRD dan forum APPSI untuk menyampaikan keberatan pemotongan DBH ke pemerintah pusat.

Hamas menegaskan, mempertahankan DBH tanpa pemotongan bukan hal mudah karena skema DBH bersifat nasional.

“DBH itu kan nasional, bukan hanya Kaltim,” ujarnya. Ia juga menyoroti kondisi fiskal Kaltim yang tertekan akibat pengurangan dana transfer dari pusat hingga hampir 71 persen, yang berdampak signifikan pada postur APBD tahun mendatang.

Meski demikian, DPRD Kaltim berkomitmen terus mengawal persoalan ini, menuntut pemerintah pusat mempertimbangkan skema DBH dengan adil, mengingat Kaltim merupakan penyumbang besar penerimaan negara dari sektor migas, minerba, dan kehutanan.

Hamas memastikan jalur resmi tetap dibuka melalui rapat DPRD dan komunikasi kementerian terkait. “Semua tetap kita upayakan. Kita tunggu hasilnya,” pungkasnya. (adv)