Dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026, Anggota Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud, memaparkan struktur belanja yang diusulkan pemprov, yakni belanja operasional Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, serta belanja transfer Rp5,89 triliun.

Sementara penerimaan pembiayaan dari SILPA 2025 diperkirakan hanya Rp900 miliar.

Syahariah menegaskan bahwa drastisnya penurunan TKD menuntut pemerintah provinsi untuk benar-benar memperkuat fondasi pembangunan dan menyesuaikan kebijakan dengan kapasitas fiskal yang semakin terbatas.

Ia juga meminta dokumen RKPD 2026 ditinjau ulang agar target dan indikator selaras dengan realitas penerimaan yang jauh berkurang.

Golkar turut menyoroti perlunya konsolidasi hingga akhir tahun 2025 agar estimasi SILPA lebih akurat.

Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, ia menilai potensi SILPA 2025 seharusnya bisa melebihi angka Rp900 miliar.