“Realisasi SILPA sebelumnya selalu berada di kisaran Rp2 triliun,” ujarnya.
Selain mengandalkan SILPA, Pemprov Kaltim juga didorong mengaktifkan peran perusahaan besar dalam program corporate social responsibility (CSR).
Menurut Fraksi Golkar, CSR dapat menjadi penguat program prioritas, terutama peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketentuan perundang-undangan sudah membuka ruang agar CSR diarahkan mendukung program unggulan pemerintah provinsi,” ujar Syahariah menutup pandangannya.
Dengan merosotnya pendapatan daerah, SILPA dan CSR kini menjadi tumpuan utama untuk menjaga stabilitas APBD 2026 agar pembangunan di Kaltim tetap bergerak meski berada di tengah tekanan fiskal.
(adv)





