“Kalau disuntik ke UMKM, ekonomi berputar, PAD naik, masyarakat lebih sejahtera. Dampaknya jauh lebih terasa ketimbang beli satu mobil Rp8,5 miliar,” katanya.

Singgung Regulasi Pengadaan

Dalam pembahasannya, Ferry turut menyinggung regulasi terkait pengadaan kendaraan dinas pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa aturan umumnya mengatur klasifikasi kendaraan berdasarkan kapasitas mesin, bukan batas harga, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Yang dikunci itu cc-nya, bukan harganya. Selama spek terpenuhi, orang bisa pilih mobil apa pun. Nah, ini yang sering jadi celah,” ujarnya.

Ia juga membandingkan dengan pengadaan kendaraan dinas pejabat pemerintah pusat yang memiliki batasan harga melalui standar biaya masukan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Selain itu, eks pegawai Kementerian Keuangan ini mempertanyakan kebiasaan penggantian mobil dinas setiap kali terjadi pergantian kepala daerah.

“Emang ya ganti gubernur harus ganti mobil dinas? Banyak kok gubernur yang tetap pakai mobil lama. Karena itu aset negara, bukan aset pribadi,” katanya.

Ferry menegaskan bahwa kritiknya bukan karena kebencian terhadap kendaraan mewah, melainkan pada sensitivitas penggunaan anggaran publik.

“Gue bisa ngerti orang suka mobil bagus. Tapi di mana kenikmatannya ketika lo pakai mobil bagus itu dibiayain sama masyarakat lo sendiri?” ujarnya.

Ia berharap polemik ini dapat menjadi pengingat bagi para pejabat daerah maupun pusat agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

“Kalau anggaran kita dikelola dengan tepat, efisien, dan efektif, dampaknya ke masyarakat itu besar banget,” pungkas Ferry. (raf)