MEGAPOLITIK.COM - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, meminta persoalan lahan di Desa Kedang Ipil tidak berujung pada benturan antara masyarakat dan perusahaan.
Ia mendorong pemerintah, warga, dan pihak perusahaan duduk bersama untuk memperjelas status tanah yang kini berada di tengah usulan wilayah adat dan kepentingan usaha.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar bersama sejumlah pihak di Tenggarong, Rabu (11/11/2026).
Rapat tersebut menyoroti lahan yang dipersoalkan masyarakat, termasuk wilayah yang diusulkan sebagai hutan adat dan rencana penerbitan sertifikat komunal.
Sopan melihat persoalan utamanya bukan hanya soal siapa yang menggunakan lahan.
Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan batas dan status setiap bidang tanah agar kepentingan masyarakat tidak bertabrakan dengan kegiatan perusahaan.
Di Kedang Ipil, persoalan tersebut bersinggungan dengan keberadaan masyarakat hukum adat.
Karena itu, kepastian hak atas tanah dinilai perlu berjalan bersamaan dengan proses pengakuan terhadap masyarakat adat.
Sopan menyebut dasar perlindungan masyarakat adat sudah tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
Ia juga merujuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memperkuat pemaknaan mengenai hutan adat.





