Sejarah dan tradisi masyarakat yang diwariskan turun-temurun, menurut dia, juga perlu menjadi bagian dalam proses penataan wilayah.
Ia juga membuka pentingnya penguatan perlindungan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah.
Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi dasar yang lebih jelas untuk mengatur hak masyarakat sekaligus hubungan mereka dengan aktivitas perusahaan di sekitar wilayah adat.
Di sisi lain, Sopan meminta proses perizinan dan pembebasan lahan tidak membuat masyarakat kehilangan hak.
Ia mendorong pemerintah memeriksa kembali status setiap bidang tanah dengan mempertemukan warga, perusahaan, dan pemerintah.
Menurut dia, penyelesaian tidak bisa dilakukan dengan membiarkan masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya sendiri.
Semua pihak perlu melihat status tanah secara terbuka dan mencari titik temu sebelum persoalan berubah menjadi sengketa.
Sopan pun mengingatkan masyarakat dan perusahaan agar tidak sampai berhadapan secara langsung hanya karena persoalan lahan.
“Jangan sampai kita saling berhadapan gara-gara tanah. Kalau sampai terjadi, tidak ada yang benar-benar untung,” pungkasnya.
(adv)





