Namun, pengakuan sebagai masyarakat hukum adat saja dinilai belum cukup.
Masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai tanah komunal yang selama ini menjadi bagian dari ruang hidup mereka.
Karena itu, Sopan mendukung rencana penerbitan sertifikat komunal.
Menurut dia, langkah tersebut penting agar masyarakat memiliki dasar hukum yang lebih jelas terhadap tanah yang mereka perjuangkan.
Persoalan berikutnya adalah pemetaan.
Wilayah yang diajukan sebagai wilayah adat perlu ditempatkan secara jelas dalam tata ruang.
Pemetaan itu diperlukan untuk melihat batas antara wilayah adat, kawasan hutan, dan lahan yang sudah atau akan digunakan untuk kegiatan usaha.
Jika batas tersebut tidak jelas, potensi perbedaan klaim bisa semakin besar.
Masyarakat bisa merasa haknya terganggu, sementara perusahaan juga dapat berhadapan dengan persoalan lahan yang belum memiliki kepastian.
Sopan meminta pemerintah daerah tidak melihat persoalan Kedang Ipil hanya dari sisi administrasi pertanahan.





