MEGAPOLITIK.COM - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik setelah nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dikaitkan dengan perkara tersebut. Salah satu istilah yang ikut menjadi sorotan adalah Lawful Interception Management System atau LIMS.
Istilah LIMS merujuk pada sistem yang berkaitan dengan pengelolaan penyadapan komunikasi secara sah untuk kepentingan penegakan hukum.
Teknologi semacam ini memiliki peran dalam proses intersepsi komunikasi yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum.
Namun, penggunaan teknologi penyadapan juga memiliki batasan.
Tanpa dasar hukum dan prosedur yang sesuai, tindakan intersepsi dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika menyangkut privasi dan kerahasiaan komunikasi seseorang.
Lantas, apa itu LIMS, bagaimana konsep kerja sistem penyadapan tersebut, dan bagaimana aturan hukum mengatur penggunaannya di Indonesia?
Apa Itu LIMS dan Mengapa Sistem Penyadapan Ini Jadi Sorotan?
LIMS merupakan singkatan dari Lawful Interception Management System.
Secara harfiah, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai sistem pengelolaan intersepsi atau penyadapan yang dilakukan secara sah.
Dalam konsep lawful interception, penyadapan merupakan tindakan memperoleh informasi komunikasi melalui mekanisme tertentu untuk kepentingan penegakan hukum.
Sistem pengelolaan intersepsi secara umum berkaitan dengan pengaturan permintaan penyadapan, identifikasi sasaran, pengelolaan proses intersepsi, hingga penanganan informasi yang diperoleh.
Dengan demikian, LIMS bukan sekadar aplikasi untuk mendengarkan percakapan telepon.
Istilah tersebut menggambarkan sistem pengelolaan proses penyadapan yang berkaitan dengan infrastruktur komunikasi.
Meski demikian, perlu dibedakan antara pengertian umum lawful interception dan spesifikasi LIMS yang digunakan oleh suatu institusi.
Belum tersedia dokumentasi teknis resmi yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan seluruh fitur, kemampuan, dan arsitektur sistem LIMS dalam perkara yang sedang menjadi perhatian publik.
Dalam konteks Indonesia, salah satu regulasi yang pernah mengatur aspek teknis penyadapan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi.
Peraturan tersebut menjelaskan sejumlah komponen teknis penyadapan, termasuk perangkat antarmuka (interface), pusat pemantauan (monitoring centre), serta sarana transmisi penghubung (link transmission).
Bagaimana Sistem Penyadapan yang Sah Bekerja Menurut Aturan?
Penyadapan secara sah atau lawful interception tidak dapat dilakukan sembarangan.
Tindakan ini harus memiliki dasar kewenangan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006, penyadapan informasi secara sah ditujukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap suatu tindak pidana.
Secara umum, mekanisme penyadapan dalam konsep tersebut melibatkan beberapa tahapan.
1. Permintaan berdasarkan kepentingan penegakan hukum
Penyadapan dilakukan untuk mendukung proses penegakan hukum. Artinya, tindakan tersebut harus memiliki tujuan yang berkaitan dengan penanganan perkara.
2. Identifikasi sasaran
Identitas atau informasi mengenai sasaran penyadapan harus ditentukan melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum.





