Sabtu, 21 November 2026
Hukum & Politik

Apa Itu LIMS? Sistem Penyadapan yang Jadi Sorotan dalam Kasus Listyo Sigit dan Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Apa Itu LIMS dan Mengapa Sistem Penyadapan Ini Jadi Sorotan?

Rabu, 4 November 2026 - 17:8

PENYADAPAN PRESIDEN - Pengertian LIMS, Sistem Penyadapan yang Jadi Sorotan dalam Kasus Listyo Sigit dan Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo/ Foto: Web (wantimpres.go.id), IST dengan Kolase oleh MEGAPOLITIK.COM

3. Penggunaan perangkat intersepsi

Proses penyadapan memanfaatkan perangkat yang terhubung dengan infrastruktur telekomunikasi dan pusat pemantauan.

4. Pengambilan informasi

Informasi hasil penyadapan diambil oleh aparat penegak hukum berdasarkan prosedur operasional yang berlaku.

5. Perlindungan kerahasiaan informasi

Informasi yang diperoleh melalui penyadapan secara sah bersifat rahasia.

Pihak-pihak yang terlibat tidak diperbolehkan menyebarkan atau mengalihkan informasi tersebut secara sembarangan.

Ketentuan mengenai mekanisme tersebut tercantum dalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006, khususnya Pasal 3 hingga Pasal 17.

Perlu dicatat, peraturan tersebut merupakan rujukan teknis yang diterbitkan pada 2006.

Penerapannya saat ini harus dibaca bersama perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

Siapa yang Berwenang Melakukan Penyadapan di Indonesia?

Penyadapan merupakan tindakan yang berkaitan dengan pembatasan privasi dan kerahasiaan komunikasi.

Karena itu, kewenangannya tidak dapat dimiliki secara bebas oleh individu maupun institusi tanpa dasar hukum.

Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa penyadapan informasi secara sah hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui perangkat penyadapan informasi.

Regulasi tersebut juga mengatur keterlibatan penyelenggara telekomunikasi dalam membantu kelancaran proses penyadapan melalui sarana dan prasarana yang dimiliki.

Artinya, terdapat pembagian peran antara aparat penegak hukum dan penyelenggara telekomunikasi dalam pelaksanaan intersepsi yang sah.

Dalam praktiknya, kewenangan penyadapan setiap institusi harus dilihat berdasarkan undang-undang yang secara khusus mengatur lembaga tersebut.

Tidak semua institusi memiliki kewenangan, tujuan, dan prosedur penyadapan yang sama.

Karena itu, penyebutan suatu lembaga sebagai aparat penegak hukum tidak otomatis memberikan kewenangan untuk menyadap seluruh komunikasi masyarakat.

Apa Batasan Penggunaan Sistem Penyadapan oleh Aparat Hukum?

Meskipun teknologi penyadapan dapat membantu proses penegakan hukum, penggunaannya tetap memiliki batasan.

Salah satu prinsip penting yang tercantum dalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006 adalah penyadapan hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Regulasi tersebut juga mengatur beberapa ketentuan penting, antara lain:

  • Penyadapan dilakukan untuk kepentingan proses peradilan pidana.
  • Perangkat dan identifikasi sasaran penyadapan dikendalikan oleh aparat penegak hukum.
  • Mekanisme penyadapan dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional standar.
  • Pengambilan hasil penyadapan dilakukan oleh aparat penegak hukum.
  • Informasi yang diperoleh melalui penyadapan bersifat rahasia.
  • Informasi hasil penyadapan tidak boleh diperjualbelikan, dialihkan, atau disebarkan kepada pihak lain secara sembarangan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem penyadapan harus disertai pengendalian dan tanggung jawab.

Dalam perkembangan hukum berikutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjadi salah satu rujukan penting.

Undang-undang ini berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP sebelumnya.

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink