Samsun mengingatkan agar APBD tidak terjebak tersedot ke pos operasional pemerintah, terutama belanja pegawai yang di sejumlah OPD mencapai angka tidak ideal.

“Ada OPD yang biaya operasional pegawainya—TPP dan gaji—sampai 80 persen dari total anggaran. Lalu program kerakyatannya di mana? Belum tentu 20 persen menyasar rakyat. Ini yang harus ditelaah betul-betul,” tegasnya, Minggu (23/11/2025).

Ia menyebut efisiensi harus menjadi perhatian, termasuk dorongan kenaikan tunjangan pejabat yang dinilai belum menjadi prioritas ketika kondisi APBD sedang terkontraksi.

APBD Harus Menyentuh Masyarakat Langsung

Meski Nota Keuangan 2026 disebut berpotensi terlambat, Samsun meminta semua proses anggaran tetap dikawal ketat agar setiap rupiah menjadi manfaat bagi masyarakat.

“Kita perlu diskusikan agar APBD pro rakyat dan tepat sasaran. Penggunaannya harus terukur,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim akan terus mengawal agar program kerakyatan menjadi fokus utama, bukan hanya agenda administratif.

“Kami akan terus mendorong perencanaan yang teliti dan kesepakatan anggaran yang betul-betul memihak rakyat,” tegas Samsun yang juga duduk di Komisi III DPRD Kaltim. (adv)