Di sisi lain, Unhas membela langkahnya dengan menyebut SPPG sebagai laboratorium hidup yang mengintegrasikan riset, pendidikan, dan pengabdian masyarakat.
Rektor Unhas Jamaluddin Jompa melihat pelibatan kampus sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap program prioritas nasional.
Polemik ini sesungguhnya menyentuh pertanyaan mendasar tentang batas otonomi kampus.
Ketika perguruan tinggi diposisikan sebagai pelaksana operasional kebijakan politik pemerintah, independensi akademik dan peran sebagai penjaga nalar kritis menjadi taruhannya.
Apakah kampus harus ikut turun tangan menjalankan program pemerintah, atau justru menjaga jarak agar tetap bisa mengkritik dengan bebas?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan wajah perguruan tinggi Indonesia di masa mendatang.(jay)
- Soal Hantavirus yang Bikin Dunia Waspada, Virus Hanta di Indonesia Rupanya tidak Sama dengan Varian Andes di Argentina
- Israel Konfirmasi Kasus Pertama, Apa Itu Hantavirus?
- Wapres Gibran Gelar Audiensi Aspeksindo Bahas Percepatan dan Penguatan Pesisir Kepulauan, Apa Bentuk Nyata Program Perkuatan Kepulauan?





