Jumat, 3 April 2026

Kenapa 'MBG' di Brasil Bisa Berhasil? Cek Modelnya dari Kacamata Publikasi Ilmiah

Senin, 13 Oktober 2025 - 15:18

PROGRAM - Program PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) atau Program Makanan Sekolah Nasional di Brasil/ Prefeitura CIANORTE.

MEGAPOLITIK.COM -  Selama dua dekade terakhir, Brasil menjadi contoh penting dalam pengembangan sistem ketahanan pangan dan gizi (Food and Nutrition Security/FNS) yang terintegrasi.

Salah satu elemen kuncinya adalah Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) atau Program Makanan Sekolah Nasional.

Melalui sejumlah publikasi ilmiah, PNAE dipandang bukan sekadar program sosial, tetapi sebagai model bisnis gizi (MBG) yang berhasil menghubungkan sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, dan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Diperkenalkan pada 1955 

Program Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) adalah program pemerintah Brasil, bukan hasil karya satu orang pencetus tunggal. 

Program ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang terus berkembang selama beberapa dekade, dengan peran dari berbagai pihak dan lembaga pemerintah Brasil

Pada awalnya, program ini dimulai pada tahun 1955 dengan nama "Campanha de Merenda Escolar" di bawah pemerintahan Presiden Café Filho.

Seiring waktu, program ini terus berevolusi dan diperluas, dengan perubahan kebijakan yang signifikan dari berbagai pemerintahan untuk mencapai bentuknya yang sekarang. 

Sejak 2003, melalui strategi nasional Zero Hunger (Fome Zero), PNAE bertransformasi menjadi bagian penting dari kebijakan ketahanan pangan dan gizi nasional.

Kini, program ini mencakup lebih dari 45 juta pelajar di seluruh Brasil, dengan total anggaran mencapai 1,9 miliar dolar AS (data 2012). 

Menariknya, Konstitusi Brasil menetapkan bahwa makanan sekolah adalah hak universal bagi semua siswa pendidikan dasar di lembaga publik.

Dasar Hukum dan Regulasi yang Kuat

Dalam artikel akademik karya Emilie Sidaner, Daniel Balaban, dan Luciene Burlandy (2013), disebutkan bahwa keberhasilan PNAE sangat ditopang oleh kerangka hukum yang solid.

Itu bukan diatur hanya lewat peraturan menteri atau dekrit presiden, melainkan melalui Undang-Undang. 

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink