Aturan ini ada pada Law No. 11,947 of June 16, 2009 yang berstatus Undang-undang federal (Federal Law), disahkan oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva pada 16 Juni 2009.

Beberapa poin penting dalam UU ini antara lain:

1. Menetapkan hak atas makanan sekolah sebagai hak universal bagi siswa sekolah negeri.
2. Mewajibkan minimal 30% dana PNAE digunakan untuk membeli bahan pangan dari petani keluarga (family farming).
3. Mengatur standar gizi dan keamanan pangan yang wajib dipenuhi oleh penyedia makanan sekolah.
4. Melarang penggunaan dana PNAE untuk membeli makanan ultra-proses atau minuman berpemanis.
5. Mewajibkan adanya partisipasi dewan pengawasan masyarakat sipil (School Feeding Councils / CAE) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Adanya beleid tegas yang menatur rinci, termasuk soal bahan pangan yang dibeli dari petani keluarga (family farming) ini, berdasarkan beberapa artikel publikasi ilmiah, dinilai menghidupkan ekonomi desa, membuka pasar bagi ribuan petani kecil, serta memperpendek rantai pasok nasional.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Partisipasi Publik

Keunggulan PNAE juga terletak pada intersektoralisme, yaitu kolaborasi lintas kementerian — melibatkan pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga lembaga sosial.

Selain itu, keberadaan National Council of Food and Nutrition Security (CONSEA) memastikan partisipasi masyarakat sipil dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan.

Dengan demikian, keberhasilan model bisnis gizi di Brasil bukan hanya soal pendanaan besar, tetapi karena sistem tata kelola yang partisipatif dan transparan.

Dampak dan Hasil Nyata

Berdasarkan hasil riset ilmiah, penerapan PNAE memberikan dampak signifikan terhadap gizi dan kesejahteraan masyarakat:

• Tingkat ketidakamanan pangan nasional menurun, dari 34,8% (2004) menjadi 30,5% (2009).\
• Konsumsi buah dan sayur meningkat: dari 28% sekolah (2004) menjadi 62% (2006).
• Kasus obesitas anak mulai terkendali berkat edukasi gizi di sekolah.

Namun, tantangan tetap ada.