MEGAPOLITIK.COM - Presiden Prabowo Subianto mengancam mencabut izin perusahaan yang berulang kali melanggar aturan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ancaman tersebut muncul di tengah langkah pemerintah memperluas penindakan terhadap korporasi yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.
Kementerian Kehutanan mencatat 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif terkait karhutla.
Pemerintah juga menjalankan proses hukum terhadap ratusan subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi, untuk mengusut dugaan tindak pidana kebakaran hutan.
Prabowo menegaskan penindakan tidak boleh berhenti pada sanksi administratif.
Perusahaan yang terbukti melanggar harus menghadapi konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha.
- Krisis Iklim Bikin Warga Pangkas Belanja hingga Kurangi Porsi Makan, Ini Temuan Riset Greenpeace
- Bentangkan Spanduk di Bundaran HI, Siapa Sebenarnya Greenpeace Indonesia? Ini Sejarahnya
- 6 Aktivis Greenpeace Panjat Patung Selamat Datang Diamankan Polisi Terkait Aksi 20 Oktober di Bundaran HI Jakarta, Berikut Kronologinya
Prabowo Soroti Perusahaan yang Berulang Kali Melanggar
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), Presiden Prabowo Subianto menyoroti perusahaan pemegang konsesi yang diduga berulang kali melakukan pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia mengungkapkan terdapat perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran hingga belasan kali, bahkan ada yang mencapai 19 kali.
Prabowo mempertanyakan alasan perusahaan yang berulang kali melakukan pelanggaran masih diberikan kesempatan untuk mempertahankan konsesinya.
Menurutnya, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berulang kali tidak seharusnya terus diberikan toleransi.
Ia bahkan mengusulkan pencabutan izin bagi perusahaan yang telah dua kali melakukan pelanggaran.





