Selain menjatuhkan sanksi administratif, pemerintah juga menempuh jalur pidana untuk mengusut dugaan keterlibatan perorangan maupun korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kementerian Kehutanan mencatat sebanyak 125 subjek hukum telah masuk dalam proses penanganan pidana.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 subjek hukum masih berada pada tahap penyelidikan, sedangkan 79 lainnya telah memasuki tahap penyidikan.
Dalam perkembangan penanganan perkara, sebanyak 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan.
Selain itu, satu korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kementerian Kehutanan turut melaporkan dua subjek hukum korporasi telah mencapai tahap P-22, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut.
Perkembangan tersebut menunjukkan penindakan karhutla telah mencakup sanksi administratif, pemulihan ekosistem, dan proses pidana.
Sumber:
19 Oktober 2026 — SP. 626/HKLN/10/2026, Kementerian Kehutanan
21 Oktober 2026 — SP. 631/HKLN/10/2026, Kementerian Kehutanan
(daf/daf)





