Prabowo juga menyatakan pemerintah akan mengumumkan nama-nama perusahaan yang harus bertanggung jawab atas persoalan karhutla, termasuk perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
Perusahaan Kena Sanksi, Bagaimana Bentuk Penindakannya?
Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bentuk sanksi yang diberikan meliputi pembekuan izin, paksaan pemulihan ekosistem hutan, hingga pencabutan izin.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Kehutanan Nomor SP. 626/HKLN/10/2026 yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, sebanyak 19 perusahaan dikenai sanksi pembekuan izin yang disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan.
Luas areal terbakar pada kelompok tersebut mencapai 9.546,42 hektare.
Sementara itu, delapan subjek hukum dikenai paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan luas areal terbakar mencapai 2.211,19 hektare.
Adapun lima subjek hukum lainnya dikenai sanksi pencabutan izin.
Selanjutnya, pada 21 Oktober 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin terhadap enam perusahaan di Kalimantan Tengah.
Pengumuman tersebut tercantum dalam siaran pers Nomor SP. 631/HKLN/10/2026.
Keenam perusahaan tersebut adalah PT Hasil Kalimantan Jaya, PT Taiyoung Enggreen, PT Hutan Produksi Lestari, PT Ramang Agro Lestari, PT Puspa Warna Cemerlang, dan PT Sinergi Hutan Sejati.
Pembekuan izin itu disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan.





