MEGAPOLITIK.COM - Penyadapan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengungkap tindak pidana maupun mengumpulkan informasi terkait ancaman terhadap keamanan negara.
Namun, tindakan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena menyangkut hak privasi dan kerahasiaan komunikasi seseorang.
Di Indonesia, kewenangan penyadapan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.
Beberapa lembaga negara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN), memiliki dasar hukum khusus untuk melakukan penyadapan sesuai tugas masing-masing.
Sementara itu, kewenangan aparat kepolisian dan kejaksaan perlu dilihat berdasarkan jenis perkara serta ketentuan hukum yang mengaturnya.
Terlebih, Indonesia telah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sejak Januari 2026.
Lantas, siapa saja yang berwenang melakukan penyadapan di Indonesia? Apa dasar hukum dan batasan yang harus dipatuhi setiap lembaga?
- Apa Itu LIMS? Sistem Penyadapan yang Jadi Sorotan dalam Kasus Listyo Sigit dan Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
- Profil Eko Hadi Santoso, Rekam Jejak Karier Jenderal Polisi yang Terseret Kasus Penyadapan Presiden Bersama Listyo Sigit
- Profil Komjen Asep Safrudin, Jenderal Bintang Tiga yang Kini Pimpin Bareskrim dan Jadi Sorotan Kasus Penyadapan Presiden
Penyadapan di Indonesia Diatur dalam Sejumlah Undang-Undang
Penyadapan bukan tindakan yang dapat dilakukan oleh setiap orang atau lembaga tanpa dasar hukum.
Pasalnya, aktivitas tersebut berkaitan dengan informasi pribadi dan komunikasi yang dilindungi undang-undang.
Salah satu aturan yang mengatur larangan penyadapan adalah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Ketentuan tersebut melarang setiap orang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.
Larangan juga tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tindakan intersepsi atau penyadapan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
Meski demikian, terdapat pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, penyadapan dapat dilakukan secara sah apabila terdapat dasar kewenangan, tujuan yang dibenarkan, serta prosedur yang sesuai dengan aturan hukum.
1. Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga yang secara tegas memiliki kewenangan melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang.
Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
BIN dapat melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang berkaitan dengan ancaman terhadap kepentingan serta keamanan nasional.
Ancaman yang dimaksud mencakup berbagai bidang, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, hingga keamanan.
Kewenangan tersebut juga mencakup kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, serta kedaulatan nasional.
Namun, pelaksanaan penyadapan oleh BIN tetap memiliki ketentuan khusus.
Berdasarkan Pasal 32 UU Intelijen Negara, penyadapan untuk penyelenggaraan fungsi intelijen dilakukan atas perintah Kepala BIN dengan jangka waktu paling lama enam bulan.
Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
Sementara itu, penyadapan terhadap sasaran yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.
Hasil penyadapan juga hanya boleh digunakan untuk kepentingan intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK juga memiliki kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi.





