Sabtu, 21 November 2026
Hukum & Politik

Siapa Saja yang Berwenang Melakukan Penyadapan di Indonesia? Ini Aturan dan Batasannya

Dasar Hukum Siapa Saja yang Berwenang Menyadap di Indonesia

Jumat, 6 November 2026 - 17:19

PENYADAPAN - Aturan dan Batasan Wewenang untuk Melakukan Penyadapan di Indonesia/ Foto: Web (setkab.go.id, kai.or.id) dengan Kolase oleh MEGAPOLITIK.COM

Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 19 Tahun 2019.

Dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang melakukan penyadapan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Namun, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan terkait mekanisme pengawasan penyadapan KPK.

UU Nomor 19 Tahun 2019 semula mengatur izin tertulis Dewan Pengawas sebelum penyadapan dilakukan.

Akan tetapi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, ketentuan yang mewajibkan izin Dewan Pengawas tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, KPK tidak lagi memerlukan izin Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan.

Meski begitu, Pasal 12C tetap mengatur kewajiban pertanggungjawaban kepada pimpinan KPK dan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja setelah penyadapan selesai.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan KPK tetap disertai mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan.

3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Selain BIN dan KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki kewenangan melakukan penyadapan dalam penanganan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada penyidik BNN untuk melakukan penyadapan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup.

Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 77 dan Pasal 78.

Berdasarkan Pasal 77, penyadapan dilakukan paling lama tiga bulan sejak surat penyadapan diterima penyidik.

Tindakan tersebut harus memperoleh izin tertulis dari ketua pengadilan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.

Namun, terdapat pengecualian dalam keadaan mendesak.

Pasal 78 mengatur bahwa penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa izin tertulis ketua pengadilan negeri.

Meski demikian, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri paling lambat 1 x 24 jam setelah penyadapan dilakukan.

Dengan demikian, kewenangan BNN tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana.

Penyadapan harus berkaitan dengan penanganan perkara narkotika dan mengikuti persyaratan yang ditentukan undang-undang.

4. Kepolisian dan Kejaksaan, Apakah Bisa Melakukan Penyadapan?

Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki peran dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan penyadapan.

Namun, kewenangannya tidak bisa disamaratakan untuk semua perkara.

Dalam perkara tindak pidana terorisme, misalnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme.

Penyadapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri.

Jangka waktunya paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Sementara itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kewenangan penyidik mencakup wewenang melakukan penyadapan atau wiretapping.

Ketentuan ini menjadi salah satu dasar kewenangan penyidik dalam perkara korupsi, termasuk penyidik di luar KPK sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, hal tersebut tidak berarti setiap anggota Polri atau jaksa dapat menyadap komunikasi masyarakat tanpa batas. Kewenangan harus melekat pada tugas penyidikan dan perkara yang memiliki dasar hukum khusus.

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink