KUHAP Baru Mengatur Penyadapan untuk Kepentingan Penyidikan
Perlu diketahui, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak 2 Januari 2026.
Dalam Pasal 136, KUHAP baru menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.
Sementara itu, ketentuan mengenai penyadapan diatur lebih lanjut melalui undang-undang mengenai penyadapan.
Aturan tersebut menjadi landasan umum bagi penyadapan dalam proses penyidikan.
Namun, Pasal 136 tidak dapat dimaknai sebagai izin bagi seluruh penyidik untuk melakukan penyadapan secara bebas tanpa memperhatikan dasar hukum dan ketentuan khusus.
Sejumlah undang-undang sektoral, seperti UU Intelijen Negara, UU KPK, UU Narkotika, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, telah memiliki pengaturan tersendiri mengenai kewenangan serta prosedur penyadapan.
Karena itu, pelaksanaan penyadapan tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing lembaga dan jenis perkara.
Apa Saja Batasan Penyadapan yang Diperbolehkan Hukum?
Meskipun sejumlah lembaga memiliki kewenangan melakukan penyadapan, tindakan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum.
Beberapa batasan yang perlu diperhatikan meliputi:
- Memiliki dasar hukum: penyadapan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
- Memiliki tujuan yang jelas: tindakan harus berkaitan dengan kepentingan intelijen atau penegakan hukum sesuai tugas lembaga.
- Memenuhi persyaratan: penyadapan harus mengikuti ketentuan mengenai bukti permulaan, perintah pejabat berwenang, atau penetapan pengadilan apabila dipersyaratkan.
- Mematuhi jangka waktu: sejumlah undang-undang menetapkan batas waktu penyadapan dan ketentuan perpanjangannya.
- Menjaga kerahasiaan hasil penyadapan: informasi yang diperoleh tidak boleh digunakan atau disebarluaskan di luar kepentingan yang dibenarkan hukum.
Dapat dipertanggungjawabkan: pelaksanaan penyadapan harus mengikuti mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan sesuai aturan masing-masing lembaga.
Batasan tersebut penting karena penyadapan berkaitan dengan hak privasi yang dilindungi konstitusi.
Dalam sejumlah putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya pengaturan penyadapan secara jelas melalui undang-undang.
Apakah Masyarakat Biasa Boleh Menyadap HP Orang Lain?
Masyarakat umum tidak memiliki kewenangan untuk menyadap komunikasi orang lain secara sembarangan.
Pasal 40 UU Telekomunikasi melarang penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.
Selain itu, Pasal 31 UU ITE mengatur larangan melakukan intersepsi terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
Karena itu, memasang aplikasi atau perangkat untuk mengakses percakapan, panggilan, maupun informasi pribadi orang lain tanpa hak dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum hanya berlaku apabila tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Penyadapan Tidak Berlaku Tanpa Batas
Penyadapan di Indonesia bukan kewenangan yang hanya dimiliki satu lembaga.
BIN, KPK, dan BNN memiliki dasar hukum khusus untuk melakukannya sesuai tugas masing-masing.
Kepolisian dan Kejaksaan juga dapat menjalankan kewenangan terkait penyadapan dalam perkara tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Namun, kewenangan tersebut tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan untuk memantau komunikasi siapa pun.
Berlakunya KUHAP baru sejak Januari 2026 turut menjadi bagian penting dalam pengaturan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.
Pada akhirnya, setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum, memenuhi prosedur, dan memperhatikan perlindungan hak privasi masyarakat. (tan/pra)





