MEGAPOLITIK.COM -  Kabar gembira datang bagi masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Permohonan ini diajukan oleh organisasi Sawit Watch, yang menilai sejumlah pasal dalam UU tersebut menghambat hak masyarakat adat untuk mengelola lahan secara tradisional.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 UU 6/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.”

Hal serupa juga berlaku untuk Pasal 110B ayat (1) yang berkaitan dengan ketentuan sanksi administratif bagi pelaku perkebunan tanpa izin pemerintah pusat.

MK menegaskan bahwa pasal ini juga tidak berlaku bagi masyarakat adat yang secara turun-temurun hidup di kawasan hutan dan membuka lahan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” demikian bunyi kutipan amar putusan perkara No.181/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Suhartoyo di Gedung MK, Kamis (16/10/2025).